Tools Keuangan Gratis

Kalkulator Keuangan & Gaji

5 tools keuangan dalam satu halaman — hitung gaji bersih, THR, BPJS, simulasi cicilan, dan bunga tabungan secara akurat.

💼 PPh 21 🎁 THR 🏥 BPJS 💳 Cicilan 🏦 Tabungan

💼

Kalkulator Gaji Bersih & PPh 21

Hitung take home pay setelah potongan PPh 21, BPJS, dan tunjangan

Gaji Pokok Rp 0

Rp

Tunjangan Tetap Rp 0

Rp

Status PTKP

TK/0 — Rp 54.000.000/thn K/0 — Kawin, 0 tanggungan K/1 — Kawin, 1 tanggungan K/2 — Kawin, 2 tanggungan K/3 — Kawin, 3 tanggungan K/I/0 — Penghasilan digabung

Iuran BPJS Kesehatan

Dipotong 1% gaji (karyawan) Tidak dipotong

Iuran BPJS Ketenagakerjaan (JHT)

Dipotong 2% gaji (karyawan) Tidak dipotong

Potongan Pensiun (JP)

Dipotong 1% gaji (max Rp 99.920) Tidak dipotong

Take Home Pay (Gaji Bersih)

—

Gaji per bulan setelah semua potongan

Rincian Perhitungan

⚠️

Hasil ini bersifat estimasi. Perhitungan PPh 21 aktual tergantung pada kebijakan perusahaan, metode TER/gross-up, dan data pajak lainnya. Konsultasikan ke HRD atau konsultan pajak untuk angka pasti.

// Panduan Resmi 2026

Cara Menghitung Gaji Bersih & PPh 21 Karyawan 2026

PPh 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari gaji karyawan setiap bulan oleh perusahaan. Mulai 2024, pemerintah menerapkan metode TER (Tarif Efektif Rata-Rata) yang menyederhanakan perhitungan. Gaji bersih atau Take Home Pay (THP) adalah sisa penghasilan setelah dipotong PPh 21, iuran BPJS, dan potongan lain yang sah.

Tarif PTKP Terbaru 2026

Status	Keterangan	PTKP / Tahun	PTKP / Bulan
TK/0	Tidak kawin, 0 tanggungan	Rp 54.000.000	Rp 4.500.000
K/0	Kawin, 0 tanggungan	Rp 58.500.000	Rp 4.875.000
K/1	Kawin, 1 tanggungan	Rp 63.000.000	Rp 5.250.000
K/2	Kawin, 2 tanggungan	Rp 67.500.000	Rp 5.625.000
K/3	Kawin, 3 tanggungan (maks)	Rp 72.000.000	Rp 6.000.000

* Tanggungan maksimal 3 orang. Setiap tanggungan menambah PTKP Rp 4.500.000/tahun.

Tarif Progresif PPh 21 Pasal 17

PKP Tahunan	Tarif	Pajak Maksimal Bracket
Rp 0 – Rp 60.000.000	5%	Rp 3.000.000
Rp 60.000.001 – Rp 250.000.000	15%	Rp 28.500.000
Rp 250.000.001 – Rp 500.000.000	25%	Rp 62.500.000
Rp 500.000.001 – Rp 5.000.000.000	30%	Rp 1.350.000.000
Di atas Rp 5.000.000.000	35%	—

Rumus Menghitung PPh 21

// Langkah 1 — Hitung Penghasilan Neto Setahun
Neto = (Gaji + Tunjangan) × 12
      - Biaya Jabatan (5%, maks Rp 6 juta/thn)
      - Iuran Pensiun (1%, maks Rp 1.198.800/thn)

// Langkah 2 — PKP (Penghasilan Kena Pajak)
PKP = Neto - PTKP

// Langkah 3 — Hitung PPh 21 Bulanan
PPh 21/bln = Tarif Progresif(PKP) ÷ 12

Tips Mengoptimalkan Take Home Pay

📋

Update Status PTKP

Pastikan data PTKP di HRD sudah sesuai. Menikah atau punya anak bisa kurangi PPh 21.

🏛️

Manfaatkan Tunjangan Non-Pajak

Uang makan, transport, dan reimbursement medis umumnya tidak masuk objek PPh 21.

💰

Iuran Pensiun Kurangi Pajak

Iuran dana pensiun yang terdaftar di OJK dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak.

📄

Lapor SPT Tahunan

Karyawan wajib lapor SPT paling lambat 31 Maret tiap tahun. Kelebihan bayar bisa direstitusi.

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apa bedanya PPh 21 metode gross, gross-up, dan nett?

Gross: PPh 21 ditanggung karyawan, dipotong dari gaji. Gross-up: Perusahaan memberikan tunjangan pajak agar THP karyawan tidak berkurang. Nett: Perusahaan menanggung penuh PPh 21 tanpa penambahan tunjangan.

Apakah bonus dan THR kena PPh 21?

Ya. THR, bonus tahunan, dan penghasilan tidak teratur lainnya termasuk objek PPh 21. Pajaknya dihitung dari selisih antara PPh 21 setahun penuh (gaji + bonus) dikurangi PPh 21 gaji saja.

Berapa gaji minimal yang kena PPh 21?

Untuk status TK/0 (tidak kawin), gaji di atas Rp 4.500.000/bulan sudah masuk zona kena pajak. Namun karena ada biaya jabatan 5%, efektifnya batas mulai kena PPh 21 sekitar Rp 4.730.000/bulan.

Apa itu metode TER (Tarif Efektif Rata-Rata)?

TER adalah metode pemotongan PPh 21 bulanan yang berlaku sejak Januari 2024 (PMK 168/2023). Perusahaan mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif efektif sesuai tabel TER, lalu di akhir tahun dilakukan rekonsiliasi. Tujuannya menyederhanakan perhitungan bulanan.

ℹ️

Disclaimer: Kalkulator ini adalah alat bantu estimasi berdasarkan tarif PPh 21 Pasal 17 UU HPP dan PMK 168/2023 (metode TER). Perhitungan aktual dapat berbeda tergantung metode yang digunakan perusahaan, komponen penghasilan, dan kondisi pajak masing-masing individu. Untuk kepastian hukum, konsultasikan ke konsultan pajak atau kantor DJP (Direktorat Jenderal Pajak).

🎁

Kalkulator THR Lebaran

Hitung besaran THR sesuai aturan Kemnaker RI

Gaji Pokok + Tunjangan Tetap Rp 0

Rp

Status Karyawan

Karyawan Tetap (PKWTT) Karyawan Kontrak (PKWT)

Masa Kerja 0 bulan

Thn

Sisa Bulan

Bln

Total THR yang Diterima

—

—

🧮 Rincian Perhitungan THR

⚠️

THR dihitung berdasarkan SE Menaker No. M/6/HK.04/IV/2023. Nominal aktual bisa berbeda sesuai kebijakan perusahaan. Konsultasikan ke HRD Anda untuk informasi pasti.

// Berdasarkan Aturan Kemnaker

Cara Menghitung THR Lebaran 2026: Aturan, Rumus & Ketentuan Resmi

THR (Tunjangan Hari Raya) adalah hak karyawan yang wajib dibayar perusahaan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Dasar hukumnya adalah PP No. 36 Tahun 2021 dan Permenaker No. 6 Tahun 2016. Karyawan yang bekerja minimal 1 bulan sudah berhak mendapatkan THR secara proporsional.

Rumus & Ketentuan THR

// Karyawan Tetap (PKWTT) ≥ 12 bulan
THR = 1 × (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap)

// Karyawan Tetap / Kontrak < 12 bulan
THR = (Masa Kerja dalam Bulan ÷ 12) × Gaji

Contoh Perhitungan THR Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Status	Gaji	THR Diterima
≥ 12 bulan	Karyawan Tetap	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
8 bulan	Tetap / Kontrak	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000
6 bulan	Tetap / Kontrak	Rp 6.000.000	Rp 3.000.000
3 bulan	Tetap / Kontrak	Rp 6.000.000	Rp 1.500.000
1 bulan	Tetap / Kontrak	Rp 6.000.000	Rp 500.000

* Gaji untuk perhitungan THR = Gaji Pokok + Tunjangan Tetap (tidak termasuk lembur, uang makan, transport)

Poin Penting Seputar THR

📅

Batas Waktu Pembayaran

THR wajib dibayar paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Telat membayar dikenakan denda 5%.

💼

Berlaku untuk Semua Agama

THR diberikan sesuai hari raya keagamaan masing-masing: Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Imlek.

🎁

THR Kena Pajak

THR termasuk penghasilan kena PPh 21. Pajaknya digabung dengan perhitungan tahunan.

⚖️

Hak yang Dilindungi Hukum

Jika perusahaan tidak membayar THR, karyawan bisa melapor ke Dinas Tenaga Kerja setempat.

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah karyawan magang atau freelance berhak THR?

Karyawan magang umumnya tidak wajib mendapat THR karena tidak memiliki hubungan kerja formal (tidak ada PKB/PKWTT/PKWT). Freelancer yang bekerja dengan kontrak lepas juga tidak termasuk, kecuali ada kesepakatan tertulis tentang THR.

Bisakah THR dibayar dalam bentuk barang atau voucher?

Tidak. Berdasarkan Permenaker No.6 Tahun 2016, THR wajib dibayarkan dalam bentuk uang tunai (rupiah). Pemberian dalam bentuk barang atau voucher tidak memenuhi kewajiban THR secara hukum.

Bagaimana jika karyawan resign sebelum lebaran?

Karyawan yang mengundurkan diri dalam 30 hari sebelum hari raya tetap berhak mendapatkan THR. Jika resign lebih dari 30 hari sebelum hari raya, hak THR umumnya gugur kecuali ada kesepakatan lain di kontrak kerja.

ℹ️

Disclaimer: Perhitungan THR mengacu pada PP No. 36/2021 dan Permenaker No. 6/2016. Besaran aktual bisa berbeda tergantung kebijakan perusahaan dan komponen gaji yang berlaku. Jika ada sengketa, hubungi Dinas Ketenagakerjaan setempat atau Kementerian Ketenagakerjaan RI.

🏥

Kalkulator BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan

Rincian iuran JHT, JP, JKK, JKM & BPJS Kesehatan

Gaji Pokok + Tunjangan Tetap Rp 0

Rp

Jenis Pekerja

Karyawan Tetap (PKWTT) Karyawan Kontrak (PKWT)

Tanggungan BPJS Kesehatan

1 orang (diri sendiri) 2 orang (+1 tanggungan) 3 orang (+2 tanggungan) 4 orang (+3 tanggungan) 5 orang (+4 tanggungan, maks)

Risiko Jabatan (JKK)

0.24% — Risiko sangat rendah 0.54% — Risiko rendah 0.89% — Risiko sedang 1.27% — Risiko tinggi 1.74% — Risiko sangat tinggi

📋 Rincian Iuran BPJS

⚠️

Berdasarkan PP 44/2015, PP 45/2015, Perpres 64/2020 & ketentuan terbaru. Upah maksimal penghitungan iuran JP: Rp 9.559.600/bln. Konsultasikan ke BPJS atau HRD untuk kepastian.

// PP 44/2015 · PP 45/2015 · Perpres 64/2020

Cara Hitung Iuran BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan dari Gaji 2026

BPJS terdiri dari dua lembaga: BPJS Ketenagakerjaan (JHT, JKK, JKM, JP) dan BPJS Kesehatan. Iurannya ditanggung bersama antara karyawan dan perusahaan dengan persentase yang ditetapkan pemerintah. Memahami rincian potongan ini penting agar Anda bisa merencanakan keuangan dengan tepat.

Tabel Tarif Iuran BPJS Lengkap 2026

Program	Karyawan	Perusahaan	Keterangan
JHT	2%	3,7%	Jaminan Hari Tua
JKK	—	0,24% – 1,74%	Jaminan Kecelakaan Kerja (tergantung risiko)
JKM	—	0,3%	Jaminan Kematian
JP	1%	2%	Jaminan Pensiun (maks upah Rp 9.559.600)
Kes. Karyawan	1%	4%	BPJS Kesehatan (maks upah Rp 12.000.000)
Kes. Tanggungan	1%/orang	—	Maks 4 orang tanggungan

Manfaat Program BPJS

💰

JHT — Tabungan Hari Tua

Dana JHT bisa dicairkan saat resign, pensiun, atau meninggal. Total JHT = 5,7% gaji per bulan.

🏥

JKK — Kecelakaan Kerja

Menanggung biaya pengobatan dan santunan jika terjadi kecelakaan saat bekerja atau perjalanan.

💼

JP — Jaminan Pensiun

Memberikan manfaat pensiun bulanan setelah usia 56 tahun dengan masa iur minimal 15 tahun.

🛡️

JKM — Jaminan Kematian

Ahli waris mendapat santunan Rp 42 juta + beasiswa anak hingga Rp 174 juta jika peserta meninggal.

Pertanyaan Umum (FAQ)

Kapan JHT BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan?

JHT bisa dicairkan penuh saat: (1) pensiun usia 56 tahun, (2) meninggal dunia (oleh ahli waris), (3) cacat total tetap. Pencairan sebagian (10-30%) bisa dilakukan setelah 10 tahun kepesertaan. Karyawan yang resign bisa mencairkan setelah 1 bulan pasca berhenti kerja.

Apa yang terjadi dengan BPJS jika karyawan resign?

Setelah resign, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi tidak aktif. Saldo JHT tetap ada dan bisa dicairkan setelah 1 bulan. Untuk BPJS Kesehatan, Anda perlu mengurus peralihan mandiri agar tetap aktif, atau ditanggung perusahaan baru.

Apakah perusahaan wajib mendaftarkan karyawan ke BPJS?

Ya, wajib. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011, setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana.

ℹ️

Disclaimer: Tarif iuran berdasarkan PP 44/2015 (JHT), PP 45/2015 (JP), PP 82/2019 (JKK/JKM), dan Perpres 64/2020 (Kesehatan). Batas upah tertinggi untuk perhitungan dapat berubah. Konfirmasi tarif terkini ke kantor BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan terdekat.

💳

Simulasi Cicilan Pinjaman

Hitung angsuran bulanan, total bunga & tabel amortisasi

Jumlah Pinjaman Rp 0

Rp

Bunga / Tahun 12%

%/Thn

Tenor 24 bln

Bulan

Metode Bunga

Anuitas (Efektif Menurun) Flat (Tetap)

Biaya Admin Rp 0

Rp

Cicilan per Bulan

—

—

Periode	Angsuran	Pokok	Bunga	Sisa

⚠️

Simulasi bersifat estimasi. Bunga, biaya, dan skema aktual ditentukan oleh lembaga keuangan. Baca syarat & ketentuan sebelum mengajukan pinjaman.

// Metode Anuitas & Flat

Cara Hitung Cicilan Pinjaman: Metode Flat vs Anuitas & Perbandingannya

Ada dua metode perhitungan bunga pinjaman yang umum digunakan di Indonesia: metode flat dan metode anuitas (efektif menurun). Keduanya menghasilkan cicilan yang berbeda meskipun bunganya sama. Memahami perbedaannya akan membantu Anda memilih produk pinjaman yang paling menguntungkan.

Perbandingan Metode Bunga Flat vs Anuitas

Aspek	Metode Flat	Metode Anuitas
Cicilan Bulanan	Tetap setiap bulan	Tetap setiap bulan
Porsi Bunga	Tetap (dari pokok awal)	Menurun tiap bulan
Porsi Pokok	Tetap setiap bulan	Bertambah tiap bulan
Total Bunga	Lebih besar	Lebih kecil
Umum digunakan	KTA, pinjaman koperasi	KPR, kredit kendaraan
Rumus cicilan	(P + P×r×n) ÷ n	P×r(1+r)ⁿ ÷ [(1+r)ⁿ-1]

Contoh Perbandingan Cicilan

Detail	Metode Flat 12%	Metode Anuitas 12%
Pinjaman	Rp 50.000.000
Tenor	24 bulan
Cicilan/Bulan	Rp 2.583.333	Rp 2.354.018
Total Bayar	Rp 62.000.000	Rp 56.496.432
Total Bunga	Rp 12.000.000	Rp 6.496.432

* Bunga flat setara dengan ~21% bunga efektif per tahun. Selalu bandingkan bunga efektif, bukan hanya bunga nominal.

Tips Sebelum Mengambil Pinjaman

🔍

Bandingkan Bunga Efektif

Bunga flat 10% bisa setara efektif 18-20%. Selalu minta ilustrasi bunga efektif sebelum tanda tangan.

💳

Aturan 30% Penghasilan

Total cicilan semua pinjaman sebaiknya tidak melebihi 30% penghasilan bersih per bulan.

📋

Cek Biaya Tersembunyi

Perhatikan biaya provisi, admin, asuransi, dan penalti pelunasan dipercepat sebelum memutuskan.

🏦

Pilih Lembaga Terdaftar OJK

Pastikan kreditur terdaftar dan diawasi OJK untuk menghindari pinjaman ilegal (pinjol ilegal).

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apa itu bunga flat dan bunga efektif?

Bunga flat dihitung dari pokok awal pinjaman sepanjang tenor, sehingga total bunga lebih besar. Bunga efektif (anuitas) dihitung dari sisa pokok yang terus mengecil, sehingga total bunga lebih kecil. Bunga flat 10% setara dengan sekitar bunga efektif 18-21% tergantung tenornya.

Apakah lebih baik melunasi pinjaman lebih awal?

Untuk pinjaman anuitas, melunasi lebih awal menghemat banyak bunga. Namun perhatikan biaya penalti pelunasan dipercepat (prepayment penalty) yang biasanya 1–5% dari sisa pokok. Hitung apakah penghematan bunga lebih besar dari penaltinya.

Pinjaman online (pinjol) legal vs ilegal, apa bedanya?

Pinjol legal terdaftar di OJK, memiliki batas bunga maksimal (0,4%/hari untuk konsumtif), tidak boleh mengakses kontak/foto di HP peminjam, dan hanya menagih ke peminjam + 2 kontak darurat. Pinjol ilegal tidak terdaftar, bunga tidak terbatas, dan sering melakukan penagihan tidak manusiawi. Cek daftar OJK di ojk.go.id.

ℹ️

Disclaimer: Simulasi ini bersifat ilustrasi menggunakan metode anuitas dan flat standar. Suku bunga, biaya, dan syarat aktual berbeda-beda antar lembaga keuangan dan dapat berubah sewaktu-waktu. Pastikan hanya meminjam dari lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi OJK. Cek di ojk.go.id.

🏦

Kalkulator Bunga Tabungan & Deposito

Hitung imbal hasil tabungan dan deposito berjangka setelah pajak

Jenis Produk

Tabungan Deposito Berjangka

Saldo / Nominal Rp 0

Rp

Bunga / Tahun 3.5%

%/Thn

Tenor Deposito

1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan 24 Bulan

Periode Menabung

Bulan

Pajak Bunga

20% (PPh Final, saldo > Rp 7,5 juta) 0% (saldo ≤ Rp 7,5 juta)

Setoran Rutin/Bulan Rp 0

Rp

Bunga Bersih yang Diterima

—

—

📊 Rincian Imbal Hasil

⚠️

Simulasi berdasarkan suku bunga tetap yang Anda masukkan. Suku bunga aktual bank bisa berubah sewaktu-waktu. Konfirmasi ke bank Anda untuk informasi produk terkini.

// Data LPS & Bank Indonesia

Cara Hitung Bunga Tabungan & Deposito: Panduan Lengkap 2026

Bunga tabungan dihitung dari saldo harian rata-rata dan dikreditkan setiap bulan, sedangkan bunga deposito dihitung dari pokok deposito dan dikreditkan sesuai tenor yang dipilih. Keduanya dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final 20% untuk saldo di atas Rp 7.500.000. Memahami cara menghitungnya membantu memaksimalkan imbal hasil investasi Anda.

Perbandingan Bunga Deposito Antar Bank (Estimasi 2026)

Bank	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
Bank Umum Besar	2,5–3,5%	2,75–4%	3–4,5%	3–5%
Bank Digital	4–6%	4,5–6,5%	5–7%	5–7,5%
Bank Daerah (BPD)	3–4,5%	3,5–5%	4–5,5%	4–6%
Batas LPS	7% per tahun (simpanan dijamin hingga Rp 2 miliar)

* Bunga bersifat indikatif, dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan masing-masing bank. Cek ke bank untuk bunga terkini.

Rumus Perhitungan Bunga

// Deposito (sederhana)
Bunga Kotor = Pokok × (Bunga% ÷ 100) × (Tenor ÷ 12)
Pajak       = Bunga Kotor × 20%
Bunga Bersih = Bunga Kotor - Pajak

// Tabungan (per bulan, berbunga majemuk)
Bunga/bln = Saldo × (Bunga% ÷ 100 ÷ 12)
Saldo akhir bertumbuh secara majemuk setiap bulan

Tips Memaksimalkan Imbal Hasil Simpanan

🏦

Pilih Bank Digital

Bank digital umumnya menawarkan bunga deposito 5–7%, jauh lebih tinggi dari bank konvensional 3–4%.

🔄

Ladder Deposito

Bagi dana ke beberapa deposito dengan tenor berbeda (1, 3, 6 bulan) agar likuiditas tetap terjaga.

🛡️

Perhatikan Batas LPS

LPS menjamin simpanan hingga Rp 2 miliar per nasabah per bank, dengan bunga ≤ 7% per tahun.

📊

Bandingkan dengan Inflasi

Pastikan bunga deposito melebihi inflasi (~3%) agar nilai riil uang Anda tidak tergerus.

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah bunga tabungan dan deposito kena pajak?

Ya. Bunga tabungan dan deposito dikenakan PPh Final 20% untuk saldo rata-rata harian di atas Rp 7.500.000. Pajak langsung dipotong bank sebelum bunga dikreditkan ke rekening Anda. Jika saldo Anda di bawah Rp 7.500.000, bunga tidak dipotong pajak.

Apa itu LPS dan apakah uang saya di bank aman?

LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) menjamin simpanan nasabah di bank anggota LPS hingga Rp 2 miliar per nasabah per bank, dengan syarat suku bunga simpanan tidak melebihi bunga penjaminan LPS (saat ini 7%/tahun untuk rupiah). Jika bank kolaps, LPS akan mengganti simpanan sesuai batas ini.

Deposito vs reksa dana: mana yang lebih menguntungkan?

Deposito menawarkan return pasti (3–7%) dengan risiko sangat rendah dan dijamin LPS. Reksa dana berpotensi return lebih tinggi (8–15%+ untuk saham) namun ada risiko fluktuasi nilai. Pilihan tergantung profil risiko dan tujuan keuangan Anda. Idealnya keduanya dikombinasikan sesuai porsi yang sesuai.

Apakah deposito bisa dicairkan sebelum jatuh tempo?

Bisa, namun biasanya dikenakan penalti pecah deposito (0,5–2% dari pokok atau hangusnya sebagian bunga). Untuk menghindari ini, gunakan strategi laddering deposito — bagi dana ke beberapa deposito dengan tenor berbeda agar selalu ada yang jatuh tempo setiap bulan.

ℹ️

Disclaimer: Simulasi ini menggunakan asumsi suku bunga tetap dan tidak memperhitungkan perubahan bunga di tengah periode. Bunga aktual tergantung pada kebijakan masing-masing bank dan bisa berubah. Simpanan di bank peserta LPS dijamin hingga Rp 2 miliar dengan syarat bunga ≤ bunga penjaminan LPS. Investasi selalu memiliki risiko — pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan.

Berhasil!